Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 194,4 Juta Jiwa, Tanda Krisis Ekonomi Makin Nyata

Kemiskinan
Ilustrasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Foto: UniversitasAirlangga

FaktaYogyakarta.id, NASIONAL – Tanda-tanda memburuknya kondisi ekonomi Indonesia kian terlihat jelas. Berdasarkan laporan terbaru World Bank, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak drastis menjadi 194,4 juta jiwa atau setara 68,91% dari total populasi nasional. Angka mengejutkan ini disampaikan dalam laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, yang dirilis pada Kamis (5/6/2025) lalu.

Lonjakan angka penduduk miskin di Indonesia ini terjadi setelah World Bank mengubah metode penghitungan garis kemiskinan. Standar sebelumnya menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) 2017, kini diperbarui ke PPP 2021, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan hidup yang meningkat.

Dalam pembaruan ini, garis kemiskinan internasional untuk negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia naik dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30 per orang per hari. Sedangkan negara berpendapatan menengah bawah, garis kemiskinan dinaikkan dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20 per hari. Perubahan ini mencerminkan lonjakan biaya hidup yang tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tetapi juga perubahan dalam kebutuhan dasar dan daya beli masyarakat.

“Revisi PPP mencerminkan data terbaru garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan hanya perubahan harga. Hal ini khususnya terlihat dalam kategori kemiskinan ekstrem dan negara berpendapatan menengah,” tulis World Bank dalam laporan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, populasi Indonesia saat ini mencapai 285,1 juta jiwa. Dengan metode penghitungan terbaru dari World Bank, hampir dua dari tiga warga Indonesia masuk dalam kategori miskin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia 2025 telah menjadi krisis nyata yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan fiskal dan perlindungan sosial perlu diperkuat untuk menekan lonjakan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *