Faktayogyakarta.id, NASIONAL – Puluhan massa yang tergabung dalam aksi damai mendesak Gubernur Kalimantan Barat agar segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Bank Kalbar.
Aksi yang berlangsung pada Selasa, (1/7/2025) itu digelar secara tertib di kawasan pusat pemerintahan dan dipimpin langsung oleh koordinator lapangan, Syahroni. Ia menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan Bank Kalbar.
“Kami meminta Gubernur Kalbar untuk serius menanggapi pengunduran diri Dirut Bank Kalbar. Ini bukan hal sepele,” tegas Syahroni saat berorasi di depan peserta aksi.
Ia menilai, mundurnya Direktur Utama Bank Kalbar menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola internal bank milik daerah tersebut. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
“Kita ingin pengelolaan Bank Kalbar yang lebih baik ke depannya, agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan atau pengelolaan yang tidak profesional,” lanjutnya.
Dalam orasinya, massa juga menuntut dilakukan audit independen terhadap kinerja keuangan dan manajemen Bank Kalbar. Tujuannya, agar publik dapat mengetahui kondisi riil lembaga tersebut.
“Audit ini penting agar publik tahu kondisi sebenarnya. Ini soal transparansi dan akuntabilitas,” tambah Syahroni.
Tak hanya itu, mereka mendesak agar pengisian jabatan strategis di tubuh Bank Kalbar dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan politik.
“Kami tidak ingin posisi penting diisi orang yang dipilih karena kedekatan politik. Ini harus murni berdasarkan keahlian,” ucapnya dengan nada tegas.
Menutup aksinya, massa meminta Gubernur Kalbar segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait situasi internal yang terjadi di Bank Kalbar. Mereka khawatir jika dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, akan menimbulkan spekulasi negatif di tengah publik.
“Kalau dibiarkan tanpa penjelasan, akan timbul spekulasi negatif. Ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah,” pungkas Syahroni.
