Faktayogyakarta.id, NASIONAL – Pemerintah pusat mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dengan menugaskan Perum Bulog menyerap tambahan 1 juta ton beras hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini meningkatkan total target cadangan beras pemerintah dari semula 3 juta ton menjadi 4 juta ton.
Langkah ini merupakan hasil evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri. Penambahan kuota serapan dinilai perlu dilakukan menyusul prediksi surplus produksi beras nasional berkat kondisi cuaca yang mendukung dan musim panen yang berjalan baik.
Pemerintah optimistis, dengan serapan yang lebih besar oleh Bulog, harga gabah di tingkat petani tidak akan anjlok meskipun pasokan melimpah. Hal ini menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga sepanjang tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa penambahan target serapan ini adalah langkah proaktif pemerintah. Menurutnya, musim panen tahun ini berjalan sangat baik berkat curah hujan yang stabil, sehingga produksi nasional diperkirakan akan surplus.
“Cadangan beras yang tadinya (di) Inpres 3 juta (ton) perlu kita naikkan menjadi 4 juta (ton), agar harga tidak turun lagi, harga gabahnya,” ujar Zulhas saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme dan implikasi dari kebijakan baru ini.
Arief membenarkan bahwa usulan penambahan kuota serapan berasal dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menko Pangan.
“Jadi penugasan pertama sesuai dengan Inpres 6/2025 itu 3 juta ton sampai akhir tahun. Atas usul Menteri Pertanian, boleh enggak ditambah 1 atau 1,5 juta (ton). Nah, tadi Pak Menko (Zulhas) menyetujui penambahan 1 juta (ton),” kata Arief.
Dengan tambahan kuota 1 juta ton, secara otomatis diperlukan alokasi dana baru. Arief mengalkulasikan kebutuhan dana tersebut berdasarkan harga acuan beras saat ini.
“Ya otomatis (perlu dana tambahan baru), 1 juta (ton) kali aja berapa sekarang harga beras, Rp12 ribu,” ucapnya.
Arief memastikan bahwa ketersediaan gudang bukanlah kendala. Menurutnya, stok beras pemerintah bersifat dinamis dan harus terus berputar melalui berbagai program intervensi untuk menjaga kualitasnya.
“Beras itu bukan barang antik yang kalau disimpan makin lama makin mahal. Beras itu harus dynamic stock, turnover-nya harus dijaga,” ujarnya.
Untuk memperlancar perputaran stok, Bapanas akan memperluas jaringan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ke depan, beras SPHP tidak hanya tersedia di outlet Bulog, tetapi juga melalui PT Pos Indonesia, ID Food (RNI), hingga Koperasi Desa.
“Besok kalau nemu barang SPHP di PT Pos boleh enggak? Boleh. Mau nemu SPHP misalnya di RNI (ID Food) boleh enggak? Di RPK (Rumah Pangan Kita)-nya Bulog boleh enggak? Ya, itu semua nanti akan disiapin,” tuturnya.
Langkah ini melengkapi program lain yang sudah berjalan, seperti bantuan pangan untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola cadangan beras pemerintah secara komprehensif.
