FaktaYogyakarta.id, YOGYAKARTA – Polemik pemangkasan anggaran subsidi Trans Jogja kembali mencuat setelah Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama eksekutif dalam pembahasan KUA-PPAS 2026. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa subsidi Trans Jogja akan mengalami pemangkasan sebesar Rp6,8 miliar.
Anggota DPRD DIY, Aslam Ridlo, menyoroti besarnya subsidi Trans Jogja dengan pernyataan yang cukup kontroversial. “Kalau soal subsidi Trans Jogja, kesannya birahi syahwatnya begitu tinggi. Kalau infrastruktur kok mudah loyo,” ucapnya. Pernyataan ini memicu perdebatan karena menyinggung apakah alokasi dana subsidi transportasi umum benar-benar terlalu besar.
Padahal, data menunjukkan bahwa anggaran subsidi Trans Jogja justru stagnan dalam lima tahun terakhir. Subsidi yang digelontorkan setiap tahun hanya sekitar Rp87,2 miliar untuk mengoperasikan 116 armada bus. Angka ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan pembangunan gedung baru DPRD DIY yang menghabiskan Rp300 miliar per tahun, sementara manfaatnya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Di sisi lain, jumlah penumpang Trans Jogja terus melonjak dari tahun ke tahun. Transportasi umum ini terbukti memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dalam mendukung mobilitas harian, mengurangi kemacetan, hingga menekan polusi udara.
Masyarakat pengguna Trans Jogja pun meminta agar DPRD DIY Komisi C mempertimbangkan ulang keputusan pemangkasan anggaran subsidi. “Trans Jogja bukan sekadar moda transportasi, tetapi solusi mobilitas bagi ribuan warga DIY setiap harinya. Pemangkasan subsidi justru akan merugikan masyarakat luas,” tegas perwakilan pengguna Trans Jogja.
Dengan adanya pemangkasan Rp6,8 miliar, dikhawatirkan kualitas layanan Trans Jogja akan menurun. Padahal, transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Yogyakarta.
