Faktayogyakarta.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan proses ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum dapat disampaikan secara rinci kepada publik.
“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain, ini kan belum naik penyidikan nih. Jadi, belum bisa disampaikan secara detail,” ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Walaupun demikian, Asep menjelaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi BPKH ini mengenai berbagai fasilitas pelayanan jemaah haji. Area yang didalami penyidik mencakup fasilitas penginapan, katering, hingga jasa pengiriman barang (kargo) jemaah.
“Ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang karena saudara-saudara kita yang berangkat haji itu ada juga yang mengirim barang dan lain-lain. Nah ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan,” jelas Asep.
Penyidik, lanjutnya, sedang mendalami mekanisme kerja sama pengiriman kargo tersebut dan penggunaan dananya.
“Ini seperti apa? Kerja sama dengan siapa? Apakah dengan PT Pos Indonesia (Persero), mungkin perusahaan ekspedisi swasta, atau bagaimana? Nah seperti itu, dan penggunaan dana itu,” paparnya.
Diketahui, BPKH memiliki anak usaha yang didirikan di Arab Saudi pada 16 Maret 2023, yakni BPKH Limited.
Berdasarkan laman resmi BPKH Limited, pembentukan anak usaha tersebut merupakan salah satu langkah strategis BPKH dalam memberikan manfaat untuk pengembangan dana haji secara optimal. Selain itu, tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada jemaah haji.
Salah satu fokus bisnis BPKH Limited adalah layanan kargo, yang bertujuan untuk melayani pengiriman barang dari tanah suci ke tanah air milik jemaah haji Indonesia. Penyelidikan dugaan korupsi BPKH ini kini mengarah pada pengelolaan fasilitas tersebut.
