Faktayogyakarta.id — Langkah Komisi VI DPR RI yang melayangkan pujian terhadap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menuai kritik tajam. Otoritas parlemen dinilai menutup mata terhadap kegagalan manajemen emiten telekomunikasi merah putih tersebut dalam memenuhi target pertumbuhan finansial yang ditetapkannya sendiri sepanjang tahun buku 2025.
Analis sosial politik ekonomi dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber), Hamdi Putra, menegaskan bahwa deviasi strategis ini sangat serius. Telkom memang masih mengamankan pendapatan konsolidasian sebesar Rp146,742 triliun, EBITDA Rp72,240 triliun, serta laba bersih tahun berjalan senilai Rp24,458 triliun. Namun, realisasi tersebut berbalik arah dari target awal 2025 yang membidik pertumbuhan positif pada kisaran low-to-mid single digit, di mana pendapatan justru mengalami kontraksi turun 2,2 persen.
“Ini bukan sekadar selisih angka retail yang kecil antara draf target dan realisasi, melainkan sebuah deviasi strategis serius dari target tumbuh positif menjadi kontraksi ekonomi makro,” ujar Hamdi Putra dalam analisis tertulisnya, Kamis (25/6/2026).
Gurita Bisnis B2C Tergerus Era OTT, ARPU IndiHome Merosot 10,1 Persen
Persoalan paling nyata terlihat pada lini bisnis konsumen (business-to-consumer / B2C) yang menjadi tulang punggung utama TelkomGroup dengan kontribusi sebesar 72 persen dari total pendapatan. Segmen B2C dilaporkan menyusut Rp3,764 triliun atau turun 3,4 persen menjadi Rp105,898 triliun. Kondisi serupa terjadi pada segmen B2B ICT yang ikut turun 3,1 persen ke angka Rp15,3 triliun.
Forsiber memaparkan bahwa penurunan tajam ini dipicu oleh rincian penyusutan pendapatan berikut:
Pendapatan Seluler Tradisional (Voice): Turun Rp1,848 triliun.
Pendapatan Data, Internet, dan TI: Menyusut Rp2,697 triliun.
Pendapatan Layanan SMS: Amblas Rp648 miliar.
Penurunan pada layanan seluler tradisional terjadi akibat migrasi massal pengguna ke platform Over-The-Top (OTT). Fenomena pergeseran ini bukan hal baru dan semestinya sudah lama diantisipasi manajemen melalui inovasi monetisasi digital baru.
Kontradiksi tajam juga terlihat pada kinerja IndiHome. Meski basis pelanggan B2C bertambah 712 ribu pengguna hingga menembus 10,3 juta pelanggan di akhir 2025, nilai ekonominya justru jeblok. Pendapatan rata-rata per pengguna (Average Revenue Per User / ARPU) IndiHome merosot tajam 10,1 persen dari Rp238 ribu menjadi Rp214 ribu akibat ekspansi paket murah single-play.
“Telkom menghadapi situasi anomali di mana jumlah kuota pelanggan bertambah, tetapi nilai ekonomi riil per pelanggan justru menurun drastis,” cetus Hamdi.
B2B Infra Bocor: Pendapatan Naik, Laba Segmen Anjlok 36,3 Persen
Kondisi tidak sehat juga menimpa lini bisnis infrastruktur korporasi (B2B Infra). Walaupun mencatat kenaikan pendapatan eksternal menjadi Rp8,929 triliun, laba segmennya justru terjun bebas 36,3 persen menjadi Rp10,487 triliun akibat pembengkakan dan lonjakan beban usaha operasional. Hal ini membuktikan manajemen lemah dalam menjaga profitabilitas.
Forsiber juga menyoroti draf realisasi belanja modal (capital expenditure / CapEx) Telkom yang hanya terserap Rp24,577 triliun atau 16,7 persen dari total pendapatan. Angka penyerapannya berada jauh di bawah rencana draf awal korporasi yang mematok porsi 25 hingga 30 persen. Penundaan investasi infrastruktur ini berpotensi merusak kualitas jaringan dan daya saing jangka panjang emiten bersandi saham TLKM tersebut.
Hamdi mengingatkan bahwa Telkom tidak membutuhkan DPR RI sebagai “tim hore” yang sekadar menjaga kenyamanan birokrasi manajemen. Komisi VI DPR RI didesak untuk meminta penjelasan terbuka mengenai penyebab kontraksi 2,2 persen, melakukan audit parameter remunerasi direksi dan komisaris, serta menuntut draf kontribusi riil dari bisnis baru seperti data center, cloud, cybersecurity, hingga teknologi artificial intelligence (AI).
*(Drw)
