FaktaYogyakarta.id, SLEMAN — Program Koperasi Desa Merah Putih di Sleman mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Sleman pada Kamis (3/7/2025), Qodari menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah ini sebagai yang terbaik secara nasional, baik dari sisi fasilitas, pelayanan, maupun keberagaman unit usaha.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, di Pendopo Parasamya. Turut hadir pula para pengurus KDMP dari berbagai kalurahan yang berada di wilayah Sleman.
Menurut Qodari, dari hasil peninjauan di beberapa daerah, KDMP Sleman—khususnya yang berada di Kalurahan Tamanmartani dan Sinduadi—memiliki infrastruktur dan kelengkapan fasilitas yang sangat representatif. “Saya sudah keliling ke berbagai kabupaten, dan saya nilai KDMP Sleman adalah yang paling lengkap dan terorganisir. Mulai dari toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas apotek dan klinik semuanya tersedia di satu tempat,” ungkap Qodari.
Selain melakukan peninjauan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan juga secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengesahan pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada seluruh 86 KDMP di Kabupaten Sleman. Legalitas ini diharapkan memperkuat posisi KDMP sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan komitmen Pemkab Sleman untuk terus mendorong pengembangan koperasi desa berbasis masyarakat. Pemkab bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sleman dalam proses pembuatan badan hukum KDMP. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Sleman juga telah memfasilitasi pembiayaan akta notaris serta pendampingan dalam kelengkapan dokumen pendirian koperasi.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih di Sleman tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah. Kolaborasi semua elemen—pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor swasta—menjadi kunci utama,” tegas Danang.
Program KDMP sendiri menjadi bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa dengan pendekatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan inklusif yang dicanangkan pemerintah pusat.
