FaktaYogyakarta.id, YOGYAKARTA — Fenomena kampanye “Stop Tot Tot Wuk Wuk” sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Aksi ini muncul sebagai bentuk protes warganet terhadap penggunaan sirene dan lampu strobo yang berlebihan di jalan raya. Banyak masyarakat merasa terganggu karena suara bising serta sikap arogan pengendara yang menggunakannya tanpa alasan darurat. Bahkan, sejumlah warga sampai menempelkan stiker bertuliskan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” di kendaraan pribadi mereka sebagai sindiran keras.
Di tengah keresahan publik ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X justru memberikan contoh yang menyejukkan. Baik mobil dinas maupun kendaraan pribadinya, Sultan sama sekali tidak menggunakan strobo. Hal tersebut ditegaskan oleh Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Humas Kominfo DIY.
“Beliau (Sultan) memang merasa tidak perlu. Jarak perjalanan sehari-hari dari Keraton Kilen menuju kantor juga dekat, tidak macet, dan jalurnya landai,” jelas Ditya, Jumat (19/9/2025), dikutip dari Kompas.
Lebih jauh, Ditya menyampaikan bahwa Sultan dikenal sederhana dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan fasilitas negara. Bahkan dalam agenda resmi ke kabupaten maupun kota, Sultan kerap kali hadir tanpa pengawalan ketat. “Jarang sekali beliau menggunakan fasilitas pengawalan, meskipun agenda bersifat kedinasan,” tambahnya.
Sikap ini menjadi kontras dengan fenomena yang marak, di mana banyak pejabat maupun pemilik mobil pribadi justru kerap menggunakan strobo secara sembarangan. Masyarakat menilai teladan Sultan membuktikan bahwa jabatan tinggi tidak harus identik dengan sikap arogan di jalan raya.
Pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, menilai gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap perilaku arogan di jalan. “Mau pejabat, TNI, atau Polri, menurut saya seharusnya malu. Jalan adalah ruang publik yang harus dirasakan bersama,” ujarnya.
Kampanye ini pun menjadi pengingat penting bahwa penggunaan strobo dan sirene hanya sah bagi kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepentingan resmi tertentu. Melalui gerakan ini, masyarakat Jogja menegaskan pesan kuat: jalan raya adalah ruang bersama, bukan arena pamer kuasa.
