Faktayogyakarta.id — Reformasi struktural berskala masif resmi digulirkan demi menyelamatkan uang rakyat dari pemborosan birokrasi korporasi pelat merah. Ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak-cucu usahanya bakal dipangkas habis pada tahun ini. Langkah ekstrem ini diambil untuk menyusutkan jumlah korporasi negara yang awalnya berada di kisaran 1.000-an BUMN menjadi hanya tersisa 250 BUMN induk.
Gebrakan draf penataan korporasi tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penutupan acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026). Prabowo membeberkan bahwa hingga pertengahan tahun ini, pemerintah secara konkret telah membubarkan dan menutup lebih dari 200 BUMN yang dinilai tidak produktif.
“Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Presiden Prabowo Subianto di hadapan draf audiens.
Sentil Mewahnya Gaji Direksi-Komisaris BUMN Sakit Pemakan Uang Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan, langkah likuidasi dan pemangkasan draf anak usaha pelat merah ini mutlak dilakukan sebagai bagian dari pembersihan tata kelola aset negara agar jauh lebih efisien serta tidak lagi menjadi beban kronis bagi keuangan APBN.
Pasalnya, banyak dari ribuan entitas BUMN tersebut sama sekali tidak mencatatkan keuntungan finansial ataupun deviden bagi kas negara. Ironisnya, di tengah draf kerugian yang dialami perusahaan, negara justru dipaksa untuk terus membayar draf fasilitas mewah serta gaji para jajaran direksi dan komisaris yang nilainya sangat fantastis.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” kecam Prabowo dengan nada gusar.
Targetkan Draf Perombakan Total Harus Rampung Akhir Tahun 2026
Presiden tidak ingin agenda penataan ini berjalan lambat di tingkat kementerian operasional. Kepala Negara melayangkan instruksi tegas agar proses draf restrukturisasi dan perampingan birokrasi korporasi pelat merah ini wajib diselesaikan secara tuntas dalam sisa waktu tahun ini.
Target Waktu: Regulasi eksekusi perampingan harus tuntas pada akhir tahun buku 2026.
Misi Utama: Menciptakan ekosistem BUMN yang lebih ramping (lean), transparan, dan akuntabel.
Prinsip Dasar: Seluruh sisa aset dialihkan untuk mendukung kesejahteraan dan pelayanan publik rakyat.
“Saya minta dalam tahun ini harus selesai ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara,” pungkas Presiden Prabowo mematangkan draf target kerjanya.
*(Drw)
