FaktaYogyakarta.id, YOGYAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai pembagian porsi besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu segera dievaluasi. Menurutnya, kebijakan yang menetapkan ribuan porsi per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menimbulkan masalah teknis di lapangan jika tidak diimbangi dengan kesiapan sarana dan tenaga pelaksana.
Dalam arahannya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (20/10/2025), Sri Sultan Hamengku Buwono Xmengingatkan bahwa kemampuan dapur-dapur pelaksana di tingkat masyarakat masih sangat terbatas. Produksi ribuan porsi dalam satu waktu dikhawatirkan justru mengganggu kualitas dan distribusi makanan bergizi yang menjadi tujuan utama program tersebut.
“Penetapan kapasitas 2.000 sampai 3.000 porsi per SPPG itu sangat berisiko jika tidak didukung sarana, tenaga, dan manajemen yang memadai,” ujar Sultan.
Ia menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif baik pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah agar berjalan efektif. Menurutnya, kerja sama lintas pemerintah daerah, tenaga gizi, serta kelompok masyarakat perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak hanya sekadar memenuhi target angka, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang diterima anak-anak.
Sultan juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam distribusi dan pengadaan bahan pangan agar tidak menimbulkan masalah baru seperti ketidaktepatan sasaran atau penurunan mutu gizi. Ia berharap kebijakan ini dapat ditinjau ulang oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kapasitas lokal di setiap daerah.
“Kalau tidak realistis, nanti malah membebani pelaksana di lapangan. Yang penting itu kualitas gizi, bukan hanya jumlah porsinya,” tutup Sultan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia.
