FaktaYogyakarta.id, YOGYAKARTA — Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyoroti polemik penolakan penggunaan Stadion Maguwoharjo untuk PSIM Yogyakarta yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Sultan menilai, penolakan tersebut mencerminkan cara berpikir yang “cupet” atau sempit, serta tidak logis.
Pernyataan tegas itu disampaikan Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (24/7/2025). Ia mempertanyakan alasan di balik larangan penggunaan stadion yang dibangun menggunakan anggaran negara, padahal stadion tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum, termasuk klub sepak bola DIY sendiri.
“Mosok iya, kan bukan gratis. Disewa sama yang lain dari luar Jogja boleh, PSIM malah enggak bisa. Ndak ada logika. Masa dari Papua boleh bertanding di sini, tapi dari Jogja malah enggak boleh. Terlalu cupet pola pikirnya,” tegas Sultan.
Penolakan terhadap permohonan PSIM Yogyakarta menggunakan Stadion Maguwoharjo disebut-sebut datang dari sejumlah oknum suporter yang khawatir dengan potensi gesekan antar-pendukung klub. Namun Sultan menegaskan, stadion yang dibiayai oleh APBN tersebut adalah fasilitas publik yang tidak boleh dihalangi penggunaannya oleh kelompok manapun.
Menanggapi pernyataan Sultan, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan pihaknya terbuka dengan permohonan PSIM, namun dengan syarat ketat. Harda menegaskan, manajemen PSIM harus terlebih dahulu menyelesaikan konflik komunikasi dengan suporter PSS Sleman, mengingat sejarah rivalitas yang sempat menimbulkan korban jiwa di masa lalu.
“Saya memberi PR kepada manajemen PSIM untuk mengantisipasi gap komunikasi dengan suporter PSS. Itu harus diselesaikan dulu,” ujar Harda. Ia menambahkan, keamanan menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan izin penggunaan stadion.
Bupati Sleman menegaskan tidak akan memberikan izin jika PSIM tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Pemkab Sleman bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas skenario keamanan apabila penggunaan Stadion Maguwoharjo oleh PSIM tetap diajukan.
“Jangan sampai ada korban lagi. Ini harga yang sangat mahal buat saya. Kalau tidak ada jaminan, ya saya tidak akan izinkan,” tutup Harda.
