FaktaYogyakarta.id, YOGYAKARTA — Kondisi krisis sampah di Kota Jogja semakin mengkhawatirkan setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan membatasi kuota hanya 600 ton per bulan sejak Agustus 2025. Padahal, volume sampah yang dihasilkan Kota Jogja mencapai sekitar 300 ton per hari. Akibatnya, tumpukan sampah menumpuk di depo-depo penampungan hingga meluber ke jalan raya.
Di Depo Jalan Brigjen Katamso, warga bahkan memasang spanduk bertuliskan “Warga Kota Jogja Nagih Janji”. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa spanduk itu lahir dari keresahan masyarakat terhadap bau menyengat dari gunungan sampah yang tidak tertangani. “Ini aspirasi warga, ditujukan langsung ke dinas maupun wali kota,” ucapnya, Selasa (16/9/2025).
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, tidak menampik adanya situasi darurat. Ia menjelaskan bahwa sejak awal September, Pemkot hanya dapat mengirimkan 600 ton sampah ke TPA Piyungan setiap bulan, jumlah yang jauh dari kebutuhan harian. “Depo-depo mengalami kelebihan muatan. Karena itu, kami berusaha mengurangi sampah dapur agar tidak masuk ke depo,” kata Hasto.
Untuk menekan jumlah sampah, Pemkot Yogyakarta menyalurkan ember khusus ke warga guna memisahkan sampah organik. Jenis sampah ini diperkirakan mencapai 100–125 ton per hari, sebagian besar berasal dari rumah tangga serta rumah makan.
Hasto menegaskan bahwa seluruh aparatur kota kini ikut terlibat dalam penanganan sampah. “Satpol PP, Linmas, hingga OPD kami kerahkan menjadi dinas sampah. Kondisinya darurat,” ujarnya tegas.
Selain itu, Pemkot juga bekerja sama dengan para pemulung dan tukang rongsok dengan menyiapkan 600 gerobak baru. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat armada pengangkutan.
Hasto menekankan bahwa solusi jangka panjang atau exit strategy harus segera disiapkan. “Jika tidak ada jalan keluar, krisis sampah ini akan semakin berat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan TPA Piyungan,” tandasnya.
